Dave Laksono Ungkap Dampak Nyata Penjajahan Gaya Baru

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebutkan berbagai dampak nyata penjajahan model baru.
Bukti nyata itu menurutnya seperti perang, ketidaksetaraan, kelaparan, rendahnya pendidikan, pengangguran, degradasi lingkungan, dan kemiskinan.
Dia mengatakan itu saat hadir secara daring dalam acara Inter-Party Forum of Supporters against Modern Neocolonialism Practices yang diselenggarakan Partai Rusia Bersatu atau United Russia pada 31 Mei 2023.
"Penderitaan ini jauh melampaui batas negara, lintas agama, lintas suku bangsa, ras, dan batas geografis," kata Dave dalam keterangan persnya, Senin (5/6).
Anggota DPR RI itu menyampaikan bentuk neokolonialsme memang membuat negara tertentu bisa independen dan mendapat pengakuan internasional.
Namun, katanya, negara yang bersangkutan tetap didikte pihak asing ketika menjalankan kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya, serta ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Dia bahkan menyebut negara yang didikte itu tidak merasakan ketika sedang dijajah, tetapi mulai terasa ketika sudah berlangsung lama.
"Selama negara masih terikat dengan negara penjajah, maka segala hal yang dilakukan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan negara penjajah," ujar ketua umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 itu.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut perang, kemiskinan hingga kelaparan adalah dampak dari penjajahan gaya baru.
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar