Daya Tahan Masyarakat Menipis, PPKM Darurat Tolong Tak Diperpanjang Lagi

"Namun perlu diingat, mayoritas bansos berasal dari pusat. Kapasitas fiskal pemerintah daerah sudah terbatas dalam memberikan bansos, berbeda dengan awal pandemi 2020."
"Sehingga sebesar apa pun bansos dari pusat tidak akan cukup, karena dampak gelombang kedua pandemi ini begitu luas. Ini yang menjadi salah satu masalah di lapangan," ucapnya.
Mufti memaparkan, para pekerja harian dan pekerja informal kini dalam situasi semakin sulit.
Masyarakat berpenghasilan menengah ke atas juga menahan belanja lantaran masih menunggu dan melihat penanganan pandemi ke depan.
"Jangan sampai kemudian kebijakan PPKM darurat untuk pengendalian COVID-19 berujung pada konflik sosial yang terus melebar, situasi kaos yang malah merugikan bangsa secara keseluruhan."
"Karena itu, PPKM darurat dengan segala hormat jangan diperpanjang, tetapi dengan catatan ada pembenahan penanganan dari sisi kesehatannya, sehingga tidak ada yang dikorbankan," katanya.
"Artinya, pengendalian COVID-19 tetap sangat penting," ucap Mufti, dalam siaran persnya kepada wartawan.
Mufti memberi catatan penanganan dari sisi kesehatan yang mutlak harus dilakukan.
Daya tahan masyarakat dinilai makin menipis, PPKM Darurat tolong tak diperpanjang lagi.
- Transaksi Dana Dugaan Korupsi 2024 Capai Rp 984 T, Sahroni: Lacak dan Sita!
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Mbak Puan Sentil Israel soal Serangan di Palestina
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset