DBH Migas di Wilayah Madura Jauh dari Kata Sesuai, Nih Buktinya
Tokoh muda Madura itu memastikan akan menempuh beberapa cara untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Madura melalui DBH migas.
Menurutnya, DBH migas yang diterima daerah-daerah di Madura menjadi pendapatan terbesar dalam penyusunan APBD.
Salah satu yang diusahakan Fauzi adalah mendorong perubahan formula penghitungan DBH migas dari produksi kotor (cost production) yang di-lifting.
“Begitu juga dengan penghitungan gas alamnya, menyesuaikan persentase diambil dari produksi kotor gas yang di-lifting,” kata Fauzi.
Dia pun mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah kewenangan daerah dalam pembagian keuangan (financial sharing). Kemudian, mendorong rekonsiliasi penghitungan ulang lifting migas.
Pada jangka panjang, Fauzi bakal memperjuangkan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan UU Migas.
“Yang pasti, solusinya harus ada penambahan DBH migas yang berpihak kepada masyarakat di Pulau Madura," tegas Achmad Fauzi.
DBH Jawa Timur 2023
Alokasi DBH migas yang diterima Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep pada 2023, nilainya hanya mencapai Rp 123 miliar.
- Konsorsium PHE, Sinopec & KUFPEC Teken Kontrak PSC Wilayah Kerja Melati, Ini Targetnya
- Pertamina Patra Niaga Raih 5 Penghargaan Keselamatan Migas 2024
- Jaga Keberlanjutan Energi Transisi, Pertamina Kembali Temukan Sumberdaya Gas di Sulawesi
- BUMN Energi Tanzania Gandeng Pertamina untuk Jajaki Peluang Baru Sektor Hulu Migas
- Inerco Sepakati Kerja Sama Pengoperasian Pabrik Pipa Seamless Pertama Asia Tenggara
- 5 Tahun ke Depan Prospek Investasi Hulu Migas di Indonesia Diprediksi Cerah