DCS Berantakan, Kaderisasi Parpol Dicap Gagal
Kamis, 09 Mei 2013 – 15:14 WIB

KPUD Jatim, menunjukkan kekurangan kelengkapan administrasi Bacaleg setelah dilakukan verifikasi kepada perwakilan parpol, di Kantor KPUD Jatim, Surabaya, Rabu (8/5). Foto: ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA/JPNN
JAKARTA - Hasil verifikasi awal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap daftar calon legislatif sementara (DCS) menunjukkan indikasi gagalnya kaderisasi yang dilakukan partai politik (parpol). Pasalnya, mengacu hasil verifikasi, mayoritas bakal caleg belum memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang.
"Hal ini membuktikan bahwa partai politik telah gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi," kata anggota Indonesian Parliamentary Center (IPC), Erik Kurniawan dalam siaran pers yang diterima JPNN, Kamis (9/5).
Indikasi gagalnya kaderisasi juga terukur dari cukup banyaknya bacaleg dari kalangan artis dan pengusaha yang bukan merupakan kader partai. Menurut Erik, hasil verifikasi KPU seharusnya dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi partai dalam membangun sistem kaderisasi mereka.
Ia menambahkan, parpol seharusnya melakukan kaderisasi setiap saat dan berkesinambungan. Apalagi, faktanya parpol selalu kesulitan untuk menyiapkan kader caleg ketika menghadapi pemilu.
JAKARTA - Hasil verifikasi awal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap daftar calon legislatif sementara (DCS) menunjukkan indikasi
BERITA TERKAIT
- Wamenaker Noel Pastikan Kemnaker Berada di Garis Terdepan Perjuangkan Hak Buruh Sritex
- Sachrudin-Maryono: Jadikan HUT Kota Tangerang sebagai Momen Perkuat Kebersamaan & Kolaborasi
- Prof Agus Surono: Jangan Biarkan Satu Institusi Menjadi 'Superbodi'
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK