DDTC Fiscal Research Luncurkan Kondisi Pajak Indonesia di 2019, Ini Hasilnya
jpnn.com, JAKARTA - DDTC merilis Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’.
Dalam laporan kuartalan tersebut, DDTC Fiscal Research membagi tiga bagian. Pertama, Perkembangan Terkini. Kedua, Pajak dan Ekonomi Digital. Ketiga, Agenda Reformasi Pajak.
Berangkat dari tahun lalu, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat memasuki 2019, yaitu tahun dengan ketidakpastian terkait dengan pemilu dan gejolak ekonomi global.
Hingga triwulan pertama tahun ini, perekonomian terindikasi melesu akibat melemahnya permintaan dan sikap investor yang cenderung menunggu hingga kepastian Pemilu.
“Hal ini berdampak pada kinerja penerimaan pajak yang kurang memuaskan,” ujar Denny Vissaro, Fiscal Economist DDTC Fiscal Research saat peluncuran Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’, Kamis (2/5)
Selama triwulan pertama 2019, realisasi pajak nonmigas yang mencapai 15,5% dari target APBN pada dasarnya merupakan pola distribusi bulanan yang umum terjadi di pada awal tahun, yaitu sekitar 4.5-6% per bulan.
Namun, pertumbuhan yang hanya mencapai 0,6% terutama karena kinerja PPN yang negatif perlu diwaspadai. Hal ini jelas sangat jauh dari target pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 19% pada 2019 ini.
Pada triwulan selanjutnya kinerja PPN diperkirakan akan meningkat dan memperbaiki pertumbuhan penerimaan pajak secara umum. Impor bahan baku penolong dan barang modal serta konsumsi dalam negeri sepertinya akan membaik sejalan dengan kepastian pasca-pemilu dan menyambut lebaran.
Fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat memasuki 2019 yaitu tahun dengan ketidakpastian terkait dengan pemilu dan gejolak ekonomi global.
- Capaian Penerimaan Pajak 2021 Diyakini Bisa Menekan Defisit APBN
- Hergun: Target Pajak 2021 Tercapai Berkat Kenaikan Harga Komoditas & Energi
- Pesan Pak Rachmat untuk Rencana Tax Amnesty Jilid Dua
- Anak Buah Prabowo Dorong Jokowi Segera Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
- Sandi Kritik Tax Amnesty Seperti Berburu di Kebun Binatang
- Target Pajak Makin Tinggi, Ini Saran Ketua Umum HIPMI