JPNN.com 
Deadline Sunset Policy Mundur Dua Bulan
Akibat Pendaftar Membeludak
Rabu, 31 Desember 2008 – 00:35 WIB
ANTRI : Puluhan orang terlihat antri untuk membayar pajak di kantor pajak jalan Ahmad Yani Pontianak. Antrian ini terlihat dari pagi hingga sore hari. Pemerintah akhirnya memperpanjang kebijakan sunset policy karena permintaan akan NPWP membeludak Foto : Shando Safela//PONTIANAK POST/JPNN
JAKARTA – Kebijakan penghapusan sanksi pajak atau sunset policy yang seharusnya berakhir hari ini, 31 Desember 2008, diperpanjang pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sunset policy diperpanjang dua bulan sampai Februari 2009.
Keputusan itu diambil untuk memberikan kesempatan terakhir kepada wajib pajak yang belum sempat memanfaatkan fasilitas keringanan tersebut. Sri menyampaikan keputusan tersebut setelah dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Selasa (30/12).
Baca Juga:
Selain Sri, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro serta Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan juga dipanggil mendadak oleh presiden. Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, dalam pertemuan itu, presiden meminta evaluasi kebijakan-kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan selama 2008, termasuk soal sunset policy.
Pemerintah akan memperpanjang sunset policy karena membeludaknya pendaftaran wajib pajak pada detik-detik akhir penutupan sunset policy 2008. ’’Sunset policy akan diperpanjang sampai Februari. Tapi, jangan tunggu sampai 28 Februari lagi. Ini adalah (perpanjangan) yang terakhir,’’ ujarnya.
JAKARTA – Kebijakan penghapusan sanksi pajak atau sunset policy yang seharusnya berakhir hari ini, 31 Desember 2008, diperpanjang pemerintah.
BERITA TERKAIT
- Harga Emas Antam Hari Ini Masih Stabil, Berikut Daftarnya
- Mudik Lebaran 2025, KAI Group Angkut 29.170.705 Penumpang
- Kinerja Moncer, Asuransi Jasindo Cetak Laba Capai Rp70,16 Miliar
- BNI Salurkan Rp14,3 Triliun KUR ke Sektor Pangan
- Alcor Prime dan Bedrock Asia Beri Tips Strategi Marketing untuk Raih Perhatian Gen Z
- Memakai Merek Dagang Tanpa Hak Dapat Berujung Pidana, Pelaku Usaha Diminta Pahami HKI
.jpeg)
