Deadline Sunset Policy Mundur Dua Bulan

Akibat Pendaftar Membeludak

Rabu, 31 Desember 2008 – 00:35 WIB

ANTRI : Puluhan orang terlihat antri untuk membayar pajak di kantor pajak jalan Ahmad Yani Pontianak. Antrian ini terlihat dari pagi hingga sore hari. Pemerintah akhirnya memperpanjang kebijakan sunset policy karena permintaan akan NPWP membeludak Foto : Shando Safela//PONTIANAK POST/JPNN

Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang membetulkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh tahun-tahun sebelumnya diberi fasilitas penghapusan sanksi administrasi, sepanjang pembetulan tersebut dilakukan selambatnya 28 Februari 2009.

Sanksi administrasi selama ini berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2 persen per bulan dari saat seharusnya terutang.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pemilik NPWP akan menikmati kebijakan sunset policy.

Selain itu, pemerintah menyiapkan aturan yang membebaskan tarif fiskal ke luar negeri (FLN) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam negeri yang memiliki NPWP. Bagi yang tidak memiliki NPWP dan berusia 21 tahun, ditetapkan Rp 2,5 juta untuk angkutan udara dan Rp 1 juta untuk angkutan laut tiap kali keberangkatan ke luar negeri. Berbagai fasilitas bagi pemegang NPWP itulah yang memicu antrean mendaftar di seluruh kantor pajak di Indonesia.