Debat Capres, 2.120 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Pengamanan
jpnn.com - JAKARTA - Debat calon presiden Pemilu 2024 akan digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12) mulai pukul 19.00 WIB. Sebanyak 2.120 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan debat perdana Capres 2024 tersebut.
"Jumlah personel gabungan yang akan melakukan pengamanan pelaksanaan debat perdana Capres 2024 berjumlah 2.120. Pengamanan gabungan ini terdiri dari TNI, Polri dan instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/12).
Susatyo menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemetaan untuk pengamanan dan penempatan anggota di ring satu hingga kegiatan di ring luar KPU.
KPU juga sudah membuat tata tertib bagi para pendukung pasangan calon (paslon). Tata tertib itu, di antaranya, soal jumlah pendukung dibatasi, hanya undangan yang bisa masuk dan tidak boleh membawa alat peraga kampanye kecuali pakaian yang melekat di tubuh.
"Untuk jumlah dari pendukung paslon juga sudah dibatasi, sekian orang dan tata tertib sudah diatur KPU. Kami tinggal melaksanakan teknis pengamanan. Kami akan jaga dan kawal sepenuhnya," ujar Susatyo.
Kemudian, jalan-jalan di sekitar lokasi debat atau di depan KPU juga akan dilakukan sterilisasi atau rekayasa mulai pukul 16.00 WIB, sehingga diharapkan lancar, seperti kawasan Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kegiatan debat ini salah satu dari tahapan Pemilu 2024, sehingga harus kami amankan agar kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Dalam pelaksanaan pengamanan, kami tekankan kepada seluruh anggota agar dilaksanakan dengan humanis," jelas Susatyo.
Lebih lanjut Susatyo mengimbau kepada masyarakat yang akan melintas di sekitar KPU RI pada Selasa sore ini untuk mencari jalan alternatif lain, karena akan ada rekayasa lalu lintas di kawasan itu.
Sebanyak 2.120 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan debat Capres 2024 di Kantor KPU hari ini.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Hadiri Simulasi KPU yang Ketiga di Tangsel, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan