Debat Capres Diminta Tak Hanya Hura-hura
Senin, 18 Mei 2009 – 21:04 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan debat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung 8 Juli mendatang. Sejumlah pengamat politik meminta debat itu tidak hanya kamuflase atau hura-hura, melainkan harus dimanfaatkan untuk memaparkan program riil yang bisa memberikan gambaran program kerja kepada masyarakat. Pengamat politik nasional lainnya, Adrinof Chaniago, memperingatkan agar KPU tak menghamburkan uang hanya untuk mendengarkan cerita pribadi pada kandidat capres/cawapres. "Yang terpenting dari debat itu ialah memperjelas isu-isu yang sudah mereka sampaikan selama pemilu legislatif, hingga menguraikan apa program yang disiapkan dari sekarang," katanya.
"Ya, kita minta debat itu tidak sebatas program saja. Yang terpenting materi debat. Bila perlu selama acara berlangsung tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu hanya di awal dan akhir acara, kalau pun ada, itu yang lucu saja," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Effendy Ghazali, kepada JPNN di Jakarta, Senin (18/5) petang.
Menurut Effendy, program riil sangat penting disampaikan di dalam debat itu. "Para kandidat tak perlu berlomba-lomba banyak pendukung atau tepuk tangan, tapi apa program riil yang akan dilakukan, apa visi dan misi yang ingin dikerjakan. Itulah yang perlu masyarakat tahu. Bukan wah-nya acara itu, bukan hura-hura," cetusnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan debat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung 8 Juli mendatang. Sejumlah
BERITA TERKAIT
- Dituduh Curang Bersama KPU di Pilkada Siak, Afni: Silakan Rakyat Menilai Sendiri
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel