Debat Capres Harus Didanai APBN
Rabu, 01 Juli 2009 – 18:46 WIB

Debat Capres Harus Didanai APBN
JAKARTA -- Acara debat capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan stasiun televisi swasta, harus didanai dari Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengamat ekonomi Aviliani menilai, dana dari APBN itu penting agar acara debat capres-cawapres tidak menonjol aspek komersilnya. Debat capres dan cwapres yang sudah digelar, terganggu banyaknya iklan yang memotong acara penting tersebut.
"Ke depan, paling tidak untuk debat capres-cawapres pada pilpres 2014, anggarannya harus dari APBN. Nanti biar KPU yang membayar stasiun televisi itu, berapa biaya yang dibutuhkan. Jangan nyari dana dari iklan. Masak, even penting lima tahunan dikomersilkan. Ini liberal juga namanya," ujar Aviliani dalam diskusi bertema 'Mengukur Efektivitas Debat Capres-Cawapres' di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Rabu (1/7).
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Yudi Latif juga menilai, debat capres-cawapres sebagai bentuk konkrit pelaksanaan nilai-nilai demokrasi menjadi kehilangan makna tatkala di acara itu penonton banyak disuguhi iklan komersil. "Banyaknya iklan menunjukkan kapitalisme menaklukan demokrasi," ujarnya. Dia setuju bila acara debat dibiayai dari APBN.
Khusus materi debatnya sendiri, Yudi menilai, debat cawapres 30 Juni 2009 sangat menjemukan. Mestinya, yang namanya debat harus ada konfrontasinya. "Itu bukan debat, tapi monolog, yang membuat rakyat semakin tidak bergairah,” kata Yudi.
JAKARTA -- Acara debat capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan stasiun televisi swasta, harus didanai dari Aanggaran
BERITA TERKAIT
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Dana Otsus Kena Pemotongan, Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangannya
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh