Debat Capres Harus Didanai APBN
Rabu, 01 Juli 2009 – 18:46 WIB
JAKARTA -- Acara debat capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan stasiun televisi swasta, harus didanai dari Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengamat ekonomi Aviliani menilai, dana dari APBN itu penting agar acara debat capres-cawapres tidak menonjol aspek komersilnya. Debat capres dan cwapres yang sudah digelar, terganggu banyaknya iklan yang memotong acara penting tersebut.
"Ke depan, paling tidak untuk debat capres-cawapres pada pilpres 2014, anggarannya harus dari APBN. Nanti biar KPU yang membayar stasiun televisi itu, berapa biaya yang dibutuhkan. Jangan nyari dana dari iklan. Masak, even penting lima tahunan dikomersilkan. Ini liberal juga namanya," ujar Aviliani dalam diskusi bertema 'Mengukur Efektivitas Debat Capres-Cawapres' di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Rabu (1/7).
Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Yudi Latif juga menilai, debat capres-cawapres sebagai bentuk konkrit pelaksanaan nilai-nilai demokrasi menjadi kehilangan makna tatkala di acara itu penonton banyak disuguhi iklan komersil. "Banyaknya iklan menunjukkan kapitalisme menaklukan demokrasi," ujarnya. Dia setuju bila acara debat dibiayai dari APBN.
Khusus materi debatnya sendiri, Yudi menilai, debat cawapres 30 Juni 2009 sangat menjemukan. Mestinya, yang namanya debat harus ada konfrontasinya. "Itu bukan debat, tapi monolog, yang membuat rakyat semakin tidak bergairah,” kata Yudi.
JAKARTA -- Acara debat capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerjasama dengan stasiun televisi swasta, harus didanai dari Aanggaran
BERITA TERKAIT
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi