Debat Capres: Jokowi Anggap Gaji PNS Sudah Cukup, Benarkah?

jpnn.com, JAKARTA - Prabowo Subianto saat debat capres Kamis (17/1) malam, mengatakan bahwa gaji PNS termasuk pejabat, selama ini tidak realistis dibanding beban kerjanya. Andai nantinya memenangi Pilpres 2019, pasangan Sandiaga Uno itu akan menaikkan gaji pegawai negeri, termasuk hakim, jaksa, dan polisi.

“Akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis,” ujar Prabowo.

Dari mana sumber dananya? Dia mengatakan akan meningkatkan tax ratio minimal 16 persen, dari yang sekarang kurang dari 10 persen.

“Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan kebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi yang kita harus tindak sekeras kerasnya,” ujarnya.

“Tidak masuk akal pejabat begitu penting penghasilannya sedikit, tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat,” imbuhnya.

Jokowi yang mendapat kesempatan menanggapi pernyataan Prabowo, menyatakan tidak setuju. “Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo karena kita tahu kita tahu gaji di ASN kita PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar,” kata capres petahana itu.

Berapa sih pendapatan pejabat dan PNS? Kalau gaji pokok sebagai PNS, di semua daerah sama. Namun, yang membedakan adalah tunjangan kinerja daerah, yang sudah tentu tergantung kemampuan fiscal maisng-masing daerah.

Untuk instansi pusat, juga berbeda-beda tunjangannya. Di Direktorat Jenderal Pajak misalnya. Berdasar Perpres Nomor 37 Tahun 2015, tunjangan pegawai pangkat terendah sebesar Rp 5,36 juta per bulan. Sedangkan yang tertinggi sebesar Rp 117,37 juta per bulan.