Debat Capres: Jokowi Ditantang Paparkan Realisasi Janji Kampanyenya

Selain infrastruktur, sektor pangan juga bermasalah. “Pemerintah selama ini lebih memilih jalan pintas dengan impor. Tentu ini jauh dari harapan untuk memperkuat sektor pangan. Bahkan justru sebaliknya, memperkuat ketergantungan pada impor pangan dan menjadi ancaman bagi kemandirian kita,” urai Kusfiardi.

Sementara, mengenai lingkungan hidup, menurut dia pemerintahan Jokowi tidak begitu serius dalam pelestarian dan penyelamatan. Pembiaran berlangsung terhadap perusahaan yang tidak mengelola limbah dengan lebih baik. Padahal jelas menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Potret memprihatinkan tersebut contohnya terjadi pada Freeport. Kebijakan pengambilalihan Freeport oleh pemerintah selain berbiaya mahal kita pun harus menanggung kerusakan lingkungan akibat limbah tambang alias tailing yang tidak dikelola dengan baik.”

Dijelaskannya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada 2017, nilai kerugian lingkungan itu mencapai Rp 185 triliun. Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp 10,7 triliun, muara sekitar Rp 8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp 166 triliun.

Sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini mengatakan, Prabowo siap mempreteli klaim-klaim keberhasilan Jokowi. Pembangunan infrastruktur contohnya, tidak berdampak terhadap peningkatan produksi hasil pertanian dan pencapaian target swasembada pangan.

"Prabowo akan menguji argumentasi-argumentasi klaim keberhasilan yang disampaikan petahana dan menyampaikan beberapa gagasan. Kita punya catatan janji-janji petahana yang tidak tercapai. Misalnya tidak ingin impor di tahun 2015, tapi ternyata impor," ujar Faldo.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiaty Fatwa mengatakan, pemerintahan Joko Widodo jelas telah gagal dalam berbagai hal. Terkait infrastruktur, misalnya, pembangunan yang dilakukan dibebankan pada utang. Besarnya utang pemerintah untuk biaya infrastruktur tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.

“Argumen ini kemudian diperkuat dengan performa neraca perdagangan sepanjang 2018 yang mengalami defisit, bahkan terburuk sejak tahun 1975,” ujar Dian. (dil/jpnn)