Debat Capres, Setiap Kubu Hanya Boleh Bawa 100 Pendukung

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat bagi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 17 Januari pekan depan. Tema debat perdana untuk kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu adalah hak asasi manusia, hukum, korupsi dan terorisme.
Ketua KPUArief Budiman menyatakan, persiapan debat perdana sudah dilakukan secara matang. Rencananya, KPU akan melakukan mengecek lokasi debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).
“Nanti alurnya segala macam kami akan mengecek ke lapangan. Bersama medianya, bersama moderatornya besok kami ajak,” kata Arief di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/1).
Arief menuturkan, di dalam ruangan debat nanti akan ada pasangan calon (paslon), tim kampanye dan undangan lainnya. KPU akan membatasi pendukung masing-masing kubu.
“Masing-masing paslon akan kami beri undangan seratus. Terserah itu mau dibagikan kepada siapa pun, silakan saja ke partai pengusungnya, kepada siapa pun boleh,” ungkapnya.
Selain itu, KPU akan mengundang tokoh agama maupun masyarakat untuk hadir menyaksikan debat secara langsung. Menurut Arief, KPU Juga menyediakan area khusus untuk nonton bareng karena kapasitas ruangan debat terbatas.
“Kami sediakan ruangan di luar untuk nonton bareng. Karena kalau semua pendukung dimasukkan di dalam ruangan, tidak cukup,” ungkapnya.(boy/jpnn)
KPU akan membatasi jumlah tim pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada debat perdana yang digelar pekan depan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina