Debat Cawapres 2019: Sandi Singgung Soal Tenaga Kerja Asing dan Honorer
jpnn.com, JAKARTA - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyinggung soal tenaga honorer hingga pekerja asing ketika menyodorkan pertanyaan kepada rivalnya KH Ma'ruf Amin, dalam sesi pertama debat terbuka Cawapres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu malam (17/3).
Dalam pernyataan pembuka debat terbuka itu, Sandi mengatakan disaat angka penangguran masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan negeri ini belum optimal, pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing.
Sebagai contoh antara lain, keharusan mereka bisa berbahasa indonesia, perbandingan jumlah TKA dan tenaga kerja lokal, serta bekaitan dengan visa khususnya bagi tenaga kerja yang ada pada strata terbawah.
"Kita melihat banyak sekali saudara kita belum bekerja, tapi di sis lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada tenaga kerja asing. Tenaga honorer pada hari belum mendapat keadilan, mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya," ucap Sandi.
Pendamping Prabowo Subianto itu juga menyebut bahwa sistim outsorching yang saat ini berjalan tidak saja memberatkan dunia usaha, tapi juga sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak adanya kepastian kerja.
Kemudian, sistim upah juga menekan serikat pekerja, para pengemudi transportasi online juga belum mendapatkan perilndungan kerja yang selayaknya.
"Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam penyediaan tenaga kerja bagi anak-anak negeri sendiri?" tanya Sandi.
Pertanyaan tersebut direspons Kiai Ma'ruf dengan menyatakan bahwa tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. "Jumlahnya di bawah 01,01 persen dan itu paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya," ucap Ma'ruf.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyinggung soal tenaga honorer hingga pekerja asing ketika menyodorkan pertanyaan kepada rivalnya KH Ma'ruf Amin, dalam sesi pertama debat terbuka Cawapres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu malam (17/3).
- Jutaan Honorer jadi PPPK 2024, tetapi 1 Hal Penjamin Ketenangan Ini Harus Dipastikan
- Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu
- ASN PPPK Kompak Minta Disamakan dengan PNS, Ada Ketidakadilan
- Dahulukan Honorer, Kada Terpilih Jangan Angkat Timses Jadi PPPK
- Masih Banyak Honorer Database BKN Belum Mendaftar PPPK 2024
- MenPANRB Rini Ungkap Tantangan Seleksi PPPK 2024, Honorer Jangan Kaget