Debat Cawapres Dinilai Belum Menunjukkan Pemahaman Kandidat Terhadap Isu Krisis Iklim
jpnn.com, JAKARTA - Para calon wakil presiden dalam debat keempat yang digelar pada Minggu (21/1) dinilai belum menunjukkan keseriusan dan kebijakan mereka dalam isu krisis iklim karena masih terjebak dalam gimmick-gimmick politik.
Ajang debat kemarin terlihat seru sebagai tontonan, namun minim substansi, padahal pemilih muda sangat antusias menunggu sesi debat ini.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam nonton bareng debat cawapres kerja sama GenZ Memilih, Pilahpilih.id dan Bijak Memilih yang dihadiri secara langsung dan online oleh ratusan pemilih muda dan pemerhati lingkungan.
Rika Novayanti dari PilahPilih.id mengatakan percakapan yang ada dalam debat lebih nampak antara penguatan kebijakan dan pemberian insentif kepada investor.
Namun, para calon wakil presiden menurutnya juga belum bisa memunculkan hubungan antara perubahan iklim dengan hal-hal lain.
Padahal krisis iklim akan berdampak pada segala lini kehidupan.
“Mereka lupa soal efisiensi, padahal nggak bisa transisi energi tanpa efisiensi. Mindset baterai dilihat sebagai renewable dan sustainable energy padahal itu cuma tempat penyimpanan. Listriknya dari mana? Manajemen industrinya bagaimana? Pelibatan masyarakat lokal terhadap proyek tersebut bagaimana? Karena hal yang paling mahal dari transisi adalah konflik,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI, Hurriyah mengatakan topik yang terlihat dalam debat justru menunjukkan persoalan serius pada reformasi agraria yang menyimpang dari tujuan awalnya.
Ajang debat kemarin terlihat seru sebagai tontonan, namun minim substansi, padahal pemilih muda sangat antusias menunggu sesi debat ini.
- Richard Lee dan Doktif Batal Bertemu di Podcast Densu, Ada Apa?
- Walk Out
- Hanya 6 Orang Pendukung Paslon Diizinkan Masuk Ruang Debat
- 3 Paslon Cagub Buka-bukaan di Debat Kadin DKI Cari Pemimpin Baru di DKJ
- Tolong, Pendukung Paslon Jangan Bawa Pengeras Suara Saat Debat
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun