Debat Kedua Capres: Tanpa Bocoran, Tak Ada Ma'ruf dan Sandi, tetapi Ada Video

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan debat kedua capres Jokowi vs Prabowo di Hotel Sultan, Minggu (17/2) malam nanti bakal sangat berbeda dengan debat pertama Pilpres 2019 bulan lalu.
Pramono mengatakan, debat kedua hanya akan melibatkan antarcapres, bukan berpasangan dengan cawapres masing-masing. Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno hanya akan menjadi penonton.
Selain itu tidak ada lagi daftar pertanyaan atau kisi-kisi kepada masing-masing peserta. Tidak seperti debat bulan lalu saat kedua pasangan sudah mendapat 'bocoran' soal.
Perbedaan lainnya dari penentuan panelis. "Semua panelis ditentukan oleh KPU," ujar Pramono di Jakarta.
(Baca juga: Prabowo Bakal Ungkap Data Kebocoran Anggaran di Debat Kedua)
Debat kedua capres ini dibagi dalam enam segmen. Pada segmen keempat diisi debat eksploratif. Segmen ini membahas suatu masalah yang digambarkan melalui tayangan singkat video berdurasi 30-60 detik.
Dalam acara debat kedua, masih kata Pramono, tidak ada lagi barisan pendukung yang duduk di belakang kandidat.
Pramono pun mengajak masyarakat untuk menyaksikan kedua kandidat capres berdebat pada malam ini. "Mudah-mudahan berlangsung lebih menarik," harapnya. (wid/rmol)
Dalam debat kedua capres malam nanti, tidak ada lagi barisan pendukung yang duduk di belakang kandidat.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina