Debat Perdana Panen Kritik, KPU: Lebih Hidup Dibanding 2014
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengklaim debat peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar Kamis pekan lalu (17/1) lebih hidup ketimbang 2014. Alasannya, pada debat perdana bertema penegakan hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme itu ada dialektika antar-dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bersaing.
"Dalam beberapa pencapaian, kami merasa (debat Pilpres 2019) lebih hidup dibandingkan dengan 2014 lalu. Ini diakui oleh banyak pihak, karena di ronde awal sudah debat," kata Wahyu di Jakarta Selatan, Minggu (20/1).
Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Kesimpulan itu muncul setelah KPU melakukan evaluasi dan menerima berbagai kritik.
“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi," ucapnya.
Wahyu menambahkan, KPU bersikap terbuka terhadap kritik. Sejauh ini, lembaga penyelenggara pemilu itu telah menerima berbagai masukan yang akan dijadikan acuan untuk menggelar debat kedua.
"Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kami evaluasi untuk ebat kedua. Debat kedua pun kami evaluasi untuk debat ketiga. Demikian seterusnya," tuturnya.
KPU berencana menggelar debat kedua pada 17 Februari 2019. Tema debat yang akan hanya diikuti capres itu adalah energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Wahyu juga mengatakan, ada perubahan dalam debat pilpres 2019 putaran kedua. Menurutnya, KPU tidak akan memberikan kisi-kisi lagi agar kandidat bisa melontarkan jawaban spontan.
Anggota KPU Wahyu Setiawan mengklaim debat perdana kontestan Pilpres 2019 lebih hidup ketimbang kegiatan serupa pada 2014.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- KPU Dapat Sanksi Peringatan Keras, MK Diminta Pertimbangkan Putusan DKPP Pilkada Madina