Debat Pilpres: Konsep Hukum Jokowi dan Prabowo Tidak Jelas

Debat Pilpres: Konsep Hukum Jokowi dan Prabowo Tidak Jelas
DEBAT PERDANA: Duet Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno pada debat perdana peserta Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam. Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Debat Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1), dinilai sangat normatif.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, debat malam tadi tidak menyentuh hak-hal esensial dalam bidang pembenahan hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

"Dalam debat ini terlihat Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo sebagai penantang tidak punya konsep yang jelas, terutama dalam penegakan supremasi hukum," kata Neta, Jumat (18/2).

Neta menjelaskan, ada empat persoalan utama dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Pertama, buruknya moralitas aparatur karena tidak jelasnya reward and punishmet.

Kedua, pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap gaji dan tunjangan aparatur negara.

Ketiga, fasilitas dan dana operasional aparatur sesuai dengan tuntutan kerja.

Keempat, rezim yang berkuasa harus mendorong aparatur penegak hukum agar mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa.

Debat Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dinilai sangat normatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News