Debat Pilpres: Konsep Hukum Jokowi dan Prabowo Tidak Jelas
jpnn.com, JAKARTA - Debat Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1), dinilai sangat normatif.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, debat malam tadi tidak menyentuh hak-hal esensial dalam bidang pembenahan hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.
"Dalam debat ini terlihat Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo sebagai penantang tidak punya konsep yang jelas, terutama dalam penegakan supremasi hukum," kata Neta, Jumat (18/2).
Neta menjelaskan, ada empat persoalan utama dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia.
Pertama, buruknya moralitas aparatur karena tidak jelasnya reward and punishmet.
Kedua, pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap gaji dan tunjangan aparatur negara.
Ketiga, fasilitas dan dana operasional aparatur sesuai dengan tuntutan kerja.
Keempat, rezim yang berkuasa harus mendorong aparatur penegak hukum agar mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa.
Debat Pilpres 2019 yang mempertemukan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dinilai sangat normatif.
- NasDem Kembali Tegaskan Komitmen Mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Sampai Tuntas
- Nasakom
- Oh Ternyata Massa Prabowo-Sandi dan Pemilih PKS Paling Banyak Percaya Isu Kebangkitan PKI
- Soetrisno Bachir Diusulkan Jadi Menteri, Pengamat: Kurang Mumpuni
- Kesan Pengamat Pada PKS dan Demokrat di Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin
- Respons Jazuli Juwaini Terhadap Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin