Debat Terakhir Capres Sebaiknya Tak Mepet dengan Masa Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menggelar debat terakhir kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 13 April mendatang. Menurutnya, sebaiknya pelaksanaan debat terakhir dimajukan karena 13 April hanya sehari sebelum masa tenang jelang pencoblosan pada 17 April 2019.
Hamdi mengatakan, sebaiknya debat putaran terakhir diselenggarakan pada 10 April 2019. "Saran saya majukan saja dua sampai tiga hari sebelum masa tenang," ujar Hamdi, Kamis (14/3).
Berita terkait: Wapres Bukan Ban Serep, Semoga Publik Cermati Debat Kiai Ma'ruf Vs Sandi
Untuk diketahui, KPU telah menetapkan debat kelima kontestan Pilpres 2019 pada 13 April mendatang. Sementara itu, masa tenang Pilpres 2019 adalah pada 14-16 April 2019.
Hamdi menambahkan, debat pada hakikatnya bukan hanya ruang bagi pasangan calon (paslon) beradu gagasan. Menurutnya, publik juga memiliki hak yang sama untuk memperdebatkan gagasan yang disampaikan paslon dalam debat.
“Nah, kalau minggu tenang berarti tidak boleh ada lagi kegiatan yang ditafsirkan berkaitan dengan kampanye kan? Semua harus tenang kira-kira begitu, tidak ada lagi pemberitaan mengenai debat,” kata dia.
Baca juga: Ssttt, Kiai Ma'ruf Punya Jurus Rahasia untuk Ladeni Sandiaga
Guru besar ilmu psikologi di Universitas Indonesia itu menambahkan, perdebatan di publik pasca-debat kontestan Pilpres 2019 merupakan hal positif dalam konteks pendidikan politik. “Kalau malam ini debat, lalu besok tidak ada lagi pembicaraan, berarti kan apa gunanya debat. Jadi secara teori demokrasinya tidak benar ini,” ujarnya.(tan/jpnn)
Sebaiknya KPU memajukan pelaksanaan debat putaran terakhir kontestan Pilpres 2019 agar tidak terlalu mepet dengan masa tenang.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku