Deddy PDIP Serang Airlangga: Kok, Tidak Ada Suaranya

Apabila hal itu terjadi, menurut Deddy, maka bisa dipastikan produktivitas sawit petani akan turun drastis tahun depan. Sebab sawit sangat sensitif terhadap pemupukan.

Deddy menyarankan pemerintah segera mengatur kebijakan tata niaga yang baru. Mulai dari penetapan harga TBS, harga CPO, hingga harga minyak goreng curah dan kemasan.

Dia juga mengusulkan pemerintah kembali menetapkan keharusan DMO minyak goreng curah dan kemasan, dengan mengatur rujukan harga keekonomian (DPO) dan HET. Acuannya bukan harga internasional yang memicu kelangkaan barang di pasar dan harga tinggi di tingkat konsumen.

“Persoalan menentukan harga itu adalah  persoalan hulu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Komponen pembentuk harga TBS, CPO dan minyak goreng harus dirumuskan secara tepat dan benar,” kata Deddy.

Penetapan Domestic Market Obligation (DMO) itu juga harus melalui kriteria yang tepat dan proporsional. Dia menyampaikan tidak mungkin disamakan antara produksi petani kecil dengan petani besar.

Atau, lanjut Deddy, pemerintah bisa saja menugaskan BUMN atau BUMD untuk menyerap sawit produksi petani dan pengusaha kecil untuk diolah menjadi minyak goreng curah dan kemasan.

Pemerintah bersama BUMN dan BUMD bisa membangun pabrik minyak goreng di sentra-sentra perkebunan sawit rakyat yang juga bertanggung jawab melakukan proses distribusi atau bersama dengan Bulog.

“Harap diingat, produksi sawit rakyat dan kebun skala kecil hingga sedang itu jumlahnya mencapai sekitar 30 persen dari total produksi nasional. Hal ini akan memberikan kepastian di tingkat petani dan usaha kecil,” ungkap Deddy.