Deddy PDIP Serang Airlangga: Kok, Tidak Ada Suaranya

Deddy PDIP Serang Airlangga: Kok, Tidak Ada Suaranya
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Foto: dok pribadi for JPNN

Selain itu, pemerintah juga harus membangun tangki penyimpanan cadangan nasional minyak goreng untuk stabilisasi harga.

Sementara bagi usaha besar, Deddy menilai pemerintah bisa mempersilakan untuk menjual produksinya untuk produk turunan sawit, biofuel, atau ekspor dengan pengenaan pajak yang tinggi.

“Pemerintah tinggal pilih, kebijakan mana yang akan diambil. Tetapi kebijakan mana pun yang akan diambil harus diputuskan sesegera mungkin,” tegas Deddy.

Lebih jauh, dia menilai banyak skenario yang bisa diambil pemerintah. Misalnya dengan menugaskan BUMN seperti PTPN dan RNI, untuk secara khusus memproduksi minyak goreng curah, yang kebutuhannya mencapai 200 juta liter per bulan atau sekitar 1,6 juta ton per tahun. Sisanya ditutup melalui produksi sawit rakyat yang diolah oleh sinergi BUMN-BUMD di daerah-daerah. Ini terutama menyangkut kebutuhan rumah tangga yang berada di kisaran 3,4 juta ton per tahun.

Alumnus Kingston University, London tersebut juga menilai Kordinator Bidang Perekonomian harus bergerak cepat dan dalam waktu singkat. Khususnya memutuskan kebijakan yang akan ditempuh dan memberikan kepastian.

“Saat ini semua menunggu terutama petani sawit kecil dan bahkan konsumen di seluruh dunia. Kalau berlarut-larut dan tidak ada kejelasan dalam sebulan ini, saya menganggap Menko gagal total dan harus dievaluasi bersama semua menteri dibawah koordinasinya,” pungkas Deddy. (antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara mengenai teknis moratorium ekspor migor.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News