Deddy Sitorus Desak Presiden Bergerak Cepat sebelum Resesi Tiba

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia berada di ambang krisis ekonomi jika rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan telah disetujui DPR RI tidak segera dilaksanakan oleh kementerian-lembaga dan pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan tertulis oleh anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, Senin (6/7). Dalam pernyataannya, anggota Fraksi PDI Perjuangan mengkritik penyaluran PEN karena sampai saat ini belum jelas kerangka waktunya.

“Semua orang tahu bahwa resesi ekonomi itu terjadi karena rendahnya sisi permintaan (demand). Demand rendah karena uang tunai yang beredar di masyarakat sangat terbatas, saat ini hanya belanja pemerintah yang bisa membantu ketika aktivitas ekonomi setengah lumpuh akibat terjadi pandemi,” kata Deddy.

“Tetapi yang terjadi malah lambatnya penyerapan anggaran oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambung Deddy.

Menurut Deddy, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia harus bersinergi dengan baik untuk mempercepat penyaluran anggaran PEN.

“Ketiga instansi itu adalah ‘bottle-neck’ yang bertanggung jawab terhadap lambannya penyaluran berbagai stimulus yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI,” ujar peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019 di Kalimantan Utara itu.

Deddy menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi atas dua kategori. Yaitu, alokasi untuk sektor kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi sebesar Rp 87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 6-7,65 triliun.

Tetapi sejauh ini, kata Deddy, anggaran yang terealisasi masih sangat rendah, misalnya di sektor kesehatan kurang dari 5% yang diserap, sektor perlindungan sosial meski persentase penyerapannya tinggi tetapi baru di angka 34.06%.