Deddy Sitorus: Komisaris Rasa Direksi Bikin BUMN Tidak Kondusif

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa dibanyak BUMN besar sekarang ini terjadi suasana kerja kurang kondusif. Hal ini disebabkan oleh perilaku segelintir pejabat komisaris dan komisaris utama dibeberapa BUMN itu yang melebihi kewenangannya, bahkan di luar tupoksinya.

Menjawab pertanyaan wartawan kemarin di Jakarta, Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa scope of work komisaris (BoC) BUMN itu sebagai pengawas terhadap kerja-kerja jajaran Direksi (BoD).

"Sebagai perwakilan pemegang saham, para komisaris itu seringkali berpraktek seolah-olah pengendali BUMN tersebut, mengambil alih tugas-tugas tekhnis eksekutif. Seharusnya mereka paham dulu UU Perseroan dan aturan Kementrian BUMN yang terkait serta AD/ART perusahaan tempat mereka diberi kepercayaan," kata Deddy.

Pengawasan para komisaris itu ada mekanismenya, melalui rapat atau komite yang ditunjuk seperti Komite Audit dan Komite Resiko atau Komite Nominasi dan seterusnya. Pengawasan komisaris bisa dilakukan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI), Rapat Kordinasi dan pengawasan langsung dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan nasehat.

"Kalau komisaris utama atau komisaris terlalu dominan, melakukan kerja-kerja tekhnis atau merampok kewenangan direksi, lalu siapa yang mengawasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap hasilnya," ujar Deddy.

Ketika ditanya apakah ini terkait perseteruan dengan salah seorang komisaris Garuda yang viral di media sosial minggu lalu, Deddy membenarkan. Menurut dia,  itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang komisaris masuk terlalu jauh dalam urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab BoD.

Lebih jauh Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini menyampaikan bahwa persoalan semacam itu terjadi di banyak BUMN. Selain di Garuda, sekarang yang lagi ramai diperbincangkan kalangan Anggota DPR itu adalah perilaku beberapa komisaris Utama dan komisaris di beberapa BUMN Migas, Bank, transportasi dan sebagainya.

"Saya dengar kondisinya sangat parah, mereka selalu melakukan klaim dekat dengan presiden, mentri, DPR, dan sebagainya. Saya tidak tahu persis apakah klaim-klaim itu valid, tetapi situasi ini membuat suasana kerja di BUMN itu menjadi kacau," ujar Deddy.