Deddy Sitorus Minta Jokowi Perintahkan Kemendag dan Bulog Validasi Data Pangan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus, berharap polemik tentang impor beras segera dihentikan karena menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Deddy berharap Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai perbedaan terkait impor beras dan kebutuhan pangan lainnya.
“Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan RI sudah menyatakan secara terbuka di DPR RI bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/3).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI itu menuturkan, selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor.
Deddy menilai ketiga pihak terkait itu menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.
“Saya berharap Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya,” ujar Deddy.
“Mengenai data dasar yang menjadi acuan saja mereka tidak pernah bisa sepakat, apalagi soal volume, waktu, dan proses. Sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Setelah 76 tahun merdeka, kata Deddy, Indonesia belum memiliki blue print kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Maka tidak heran, sambungnya, selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan.
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus, berharap polemik tentang impor beras segera dihentikan karena menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi