Deddy Sitorus Minta Jokowi Perintahkan Kemendag dan Bulog Validasi Data Pangan

“Oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati ‘common platform’ yang bisa disepakati. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu menyelesaikan perbedaan mereka, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor,” tandasnya.

Perbedaan visi dan kebijakan ini, kata Deddy, diawali oleh ketiadaan platform bersama, tidak adanya data yang terintegrasi dan ego sektoral yang sulit didamaikan.

“Sejauh ini data dari Kementerian Pertanian seringkali tidak match dengan Kementerian Perdagangan dan berbeda dengan realita yang dihadapi oleh Bulog,” ungkap Deddy.

Menurut Deddy, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan. Namun, hal itu gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog.

“Selama ini kita hanya ribut soal impor tanpa ada upaya sistematis menyelesaikan akar persoalan,” kata Deddy.

Dia melanjutkan, kebijakan impor seharusnya bersifat emergency untuk menjaga harga bahan pokok dan bahan pangan lainnya tidak menekan daya beli masyarakat, mempengaruhi inflasi dan neraca keuangan negara.

“Tetapi kebijakan itu tidak boleh mengorbankan petani,” ungkap Deddy.

Dia menegaskan, biaya produksi di tingkat petani terus meningkat sementara subsidi oleh negara berkurang. Akibatnya, petani sangat menderita ketika harga jual jatuh.