Dede: BIN dan BAIS Juga Minta Bebas Visa Dievaluasi
jpnn.com - JPNN.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) maupun BAIS.
Menurut Dede, dua lembaga telik sandi itu juga meminta kebijakan bebas visa ditinjau ulang.
Ini disampaikan Dede saat menjadi pembicara dalam dikusi bertajuk Di Balik Serbuan Warga Asing, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12).
Dede mengatakan, kebijakan itu memicu masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal.
"Bebas visa juga meransang orang asing yang masuk. Kami sudah rekomendasikan bentuk satgas agar kemenaker bisa kerja sama dengan imigrasi, polri. Termasuk BIN, BAIS, mengatakan terbukanya pintu ini harus ditinjau ulang," kata Dede.
Adanya serbuan TKA sudah terpantau sejak Januari 2016. Nah, Komisi IX DPR sesuai fungsi pengawasan sudah menyampaikan masalah ini kepada mitra kerjanya di pemerintah.
"Kami minta agar diperhatikan betul. Sampai-sampai kami buat Panja TKA, sudah lakukan kunjungan, inspeksi mendadak. Dan kami menemukan kesimpulan bahwa masalah TKA memang mengkhawatirkan," kata Politikus Demokrat itu.
Dari pendalaman di Panja TKA setidaknya bisa disimpulkan bahwa banyaknya TKA, termasuk yang ilegal dipicu oleh paket investasi asing, salah satunya Tiongkok. Sebab, kontrak mereka sampai pada penggunaan tenaga kerja sendiri yang dibawa dari negaranya.
JPNN.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) maupun BAIS.
- Kantor Imigrasi Bekasi Sosialisasikan Golden Visa Untuk Gaet Top Investor
- Wamenaker Afriansyah Apresiasi Hasil Regional Workshop Tenaga Kerja Asing, Ini Harapannya
- Kemnaker Ajak Negara ASEAN & Asia Pasifik Bersinergi dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Gelar Workshop Penggunaan TKA di Negara ASEAN, Menaker Ida: Kami Harus Jaga Standar
- Menaker Ida: Kerja Sama Indonesia & Libya di Bidang Ketenagakerjaan Segera Terwujud
- Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Berharap Banyak Peserta SSW Bekerja di Jepang