Dede Yusuf: Kalau Gajinya Sama Kenapa Pilih Resiko Jadi PRT di Luar Negeri

jpnn.com - BANDUNG - BNP2TKI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung gencar mensosialisasikan pencegahan TKI nonprosedural. Minggu (14/6) lalu di Ciparay, Kabupaten Bandung kedua pihak itu menggelar aksi sosialisasi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BNP2TKI dan Dinas Tenaga Kerja dan anggota Komisi IX DPR asal Bandung, Dede Yusuf.

Kegiatan Sosialisasi ini di buka oleh Joko Purwanto dari Direktorat Sosialisasi Kelembagaan BNP2TKI. Joko menjelaskan kepada masyarakat yang tertarik bekerja diluar negeri agar memahami prosedur dan tata cara bekerja di luar negeri.

Selain itu Joko mendorong agar masyarakat lebih aktif mencari informasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing. "Ikutilah prosedur yang di berikan oleh pemerintah agar nanti ke depannya jika ada permasalahan, pemerintah bisa dengan cepat membantu menyelesaikan." ungkap Joko.

Sementara itu Kepala Seksi Kelembagaan BP3TKI Panji Krisnowo menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri. 

Beberapa persyaratan tersebut di antaranya adalah usia yang mencukupi, kelengkapan dokumen, serta ijin dari anggota keluarga. Panji menghimbau agar masyarakat hendaknya mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh petugas BP3TKI ataupun dari dinas tenaga kerja dan agar tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis yang di keluarkan oleh pihak ke tiga yang kurang bertanggung jawab.

Dalam sosialisasi ini Dede Yusuf melakukan sharing dengan masyarakat dan menjelaskan tentang perbandingan nominal besaran upah dan resiko antara bekerja didalam dan diluar negeri. "Apabila gaji di luar negeri sama besarnya dengan gaji di dalam negeri, kenapa juga lebih memilih resiko menjadi PRT di luar negeri," kata dia. 

Terkait mengenai keputusan pemerintah untuk melakukan moratorium pekerja ke Timur Tengah, menurut Dede itu adalah hal yang tepat. "Yang jelas, kegiatan sosialisasi semacam ini mampu mendongkrak minat masyarakat untuk memilih bekerja di sektor formal melalui prosedur yang benar sehingga bisa mengurangi resiko permasalahan yang mungkin terjadi." tegas Dede. (mas/jpnn)