Dedi Mulyadi Pangkas Dana Hibah APBD 2025 untuk Pondok Pesantren

Lalu ada juga hibah dana operasional organisasi ke sejumlah instansi vertikal di Jabar yang nilai anggarannya juga tak terusik.
Misalnya untuk Polda Jabar Rp 44,963 miliar, Pangkalan TNI AL Bandung Rp 16,5 miliar, hingga Kodam III/Siliwangi Rp 54 miliar.
Dedi Mulyadi beralasan jika kebijakan itu adalah bagian dari upaya membenahi manajemen tata kelola hibah yang dianggap ugal-ugalan.
"Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja," kata Dedi di Bandung, Jumat (25/4/2025).
Dedi mengaku sudah bertemu dengan Kemenag seluruh Jabar, agar ke depan pemberian hibah ini terdistribusi dengan rasa keadilan.
"Kami akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi, pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag," ujarnya.
Selama ini, kata dia, bantuan-bantuan hibah yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu pertimbangannya adalah politik.
"Coba ada yayasan yang terimanya Rp 2 miliar, Rp 5 miliar, ada yang Rp 25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp 50 miliar," ucapnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memangkas dana hibah APBD 2025 untuk pondok pesantren. Begini pertimbangannya.
- Menerima Ancaman Pembunuhan, Dedi Mulyadi Yakin Warga Jabar Melindunginya
- Buntut Sengketa SMAN 1 Bandung, Dedi Mulyadi Minta Aset Pemprov Diinventarisasi
- Diancam Dibunuh, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bereaksi Begini
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Pemprov Jabar Bawa Kasus Ancaman Pembunuhan Terhadap Dedi Mulyadi ke Jalur Hukum
- Dedi Mulyadi Menunggak Pajak Mobil Mewah, Kacau