Dedi Mulyadi Pastikan Semua Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret, Termasuk dari PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk yang berasal dari PDI Perjuangan akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Kepasitian tersebut disampaikan Dedi Mulyadi merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari partai banteng itu untuk menunda keberangkatan mengikuti retret di Magelang.
Diketahui, beberapa kepala daerah di Jabar merupakan kader PDIP, seperti Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran.
"Di Jabar, semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," kata Dedi Mulyadi saat tiba di Gedung DPRD Jabar untuk melakukan sertijab, Jumat (21/2).
Dedi pun mengingatkan salah satu kewajiban kepala daerah ialah mengikuti sistem yang ada di pemerintahan.
Namun dia menyebut apa yang disampaikan Megawati menjadi hak yang bersangkutan sebagai ketua umum partai politik.
"Kita ini sudah jadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan. Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," jelas Dedi Mulyadi.
Untuk diketahui, Megawati memerintahkan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda mengikuti retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan semua kepala daerah di Jabar, termasuk dari PDIP, mengikuti retret di Magelang sesuai yang telah diprogramkan pemerintah
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Tak Ikut Retret dan Ikuti Instruksi Megawati, Zukri Misran: Semua Kader Tegak Lurus
- Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget