Defense Diplomacy Penting untuk Membangun Keamanan Maritim NKRI di Laut Natuna Utara

jpnn.com, JAKARTA - Eksistensi hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus dipertaruhkan dalam menghadapi tantangan di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pertahanan dan diplomasi.

Menurut Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, Senior Advisory Indo-Pacific Strategic Intelligence (IPSI), strategi tersebut adalah Defense Diplomacy.

"Strategi ini menjadi instrumen krusial dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga," tegas Dr. Surya Wiranto.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Kuliah Pakar - Prodi Keamanan Maritim di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Senin (04/03), bertajuk "Dinamika Laut China Selatan Dalam Perspektif Keamanan Maritim: Tantangan, Peluang, dan Kolaborasi Regional".

Pakar lain yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut antara lain Pengamat maritim dari IKAL Strategic Centre DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar, dengan makalah "Klaim Ten Dash Line China Dari Perspektif Kedaulatan Indonesia".

Hadir juga Johanes Herlijanto, Ph.D (Dosen Universitas Pelita Harapan dan Ketua Forum Sinologi Indonesia) dengan makalah "China, Laut China Selatan, dan Laut Natuna Utara." Moderator acara adalah Ristian Atriandi Supriyanto, M.Sc (Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia).

Lebih lanjut, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto membawakan makalah berjudul “Pertaruhkan Eksistensi Hak Berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara.

Dalam hal ini dia menekankan bahwa Strategi Defense Diplomacy juga harus melibatkan kerja sama dalam bidang pertahanan.