Defisit APBN 2020 Membengkak, HMS Center: Menkeu Sri Mulyani Harus Tanggung Jawab
Selasa, 23 Juni 2020 – 23:50 WIB
Akibat, tahun ini, alokasi anggaran dan program menumpuk pada APBN 2020 ini.
Yang lebih mengherankan lagi, lanjut Hardjuno, ada program pemerintah yang justru tidak berkaitan dengan covid-19 atau pemulihan ekonomi. Namun diikutsertakan dalam program pemulihan ekonomi. Misalnya, dana talangan buat BUMN seperti Garuda dan BUMN lainnya.
Padahal sebetulnya, keuangan BUMN sudah jelek sebelum covid-19, tetapi dimasukkan dalam APBN covid-19.
“Makanya, jangan heran kalau defisit APBN membengkak. Dan, saya kira, Menkeu Sri Mulyani harus tanggung jawab sebagai bendahara negara,” tuturnya.(fri/jpnn)
Pelebaran defisit APBN tahun ini terjadi karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Pengamat Hardjuno Soroti Langkah DPR Memasukkan RUU Tax Amnesty ke Prolegnas 2024
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Polisi Membongkar Jaringan Situs Judi Online yang Melibatkan Oknum Komdigi, Hardjuno Wiwoho Merespons
- Hardjuno Apresiasi Langkah Kejagung Lakukan Penyidikan Atas Dugaan Korupsi Impor Gula
- Kemenkeu Satu
- Hardjuno: Satgas BLBI Harus Fokus Mengembalikan Uang Negara dari Obligor Nakal