Defisit BPJS Kesehatan Jadi Perhatian Pimpinan Dewan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Novanto meminta BPJS Kesehatan melakukan sejumlah hal. Mulai dari memperbaiki manajemen, menambah tenaga verifikator, serta pro aktif menarik peserta baru dari kelompon mandiri.
"Jika diperlukan dapat bekerja sama dengan pihak swasta, misalnya dengan pihak supermaket dan swalayan dalam menggaet peserta," sambung dia.
Untuk menutup mismatch, Novanto menyimak secara khusus penjelasan Fachmi terkait dengan pengalaman di negara lain. Apalagi untuk menaikkan iuran peserta mandiri dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat.
Alternatif pemanfaatan adalah mengalokasikan secara khusus hasil cukai rokok. Alternatif ini menjadi perhatian serius Novanto.
Di beberapa negara seperti Thailand dan Filipina anggaran untuk jaminan sosial kesehatan diambil dari dana cukai rokok. Sebab, rokok dapat membahayakan bagi kesehatan, sehingga cukai yang diperoleh dari masyarakat dikembalikan untuk kesehatan rakyat.
"Cukai rokok ini dikenal sebagai sin tax atau "pajak dosa"," urai Fachmi.
Di Thailand pemanfaatan sin tax ini hampir 100 persen untuk biaya pembangunan kesehatan. Di Filipina mencapai hampir 85 persen.
Nah, lanjut Fachmi, di Indonesia, walau sudah mulai ada, namun tidak secara khusus dianggap sebagai sin tax.
Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Komplek DPR Senayan Jakarta, Selasa (14/3).
- Solikhati Lega, JKN Tanggung Semua Biaya Operasi Patah Tulang Anaknya
- BPJS Kesehatan Jamin Layanan Kesehatan Komprehensif Bagi Ibu Hamil
- Keren, BPJS Kesehatan Siapkan Layanan Gratis bagi Pemudik
- BPJS Kesehatan Semarang Pastikan Layanan JKN Berjalan Selama Libur Lebaran 2025
- BPJS Kesehatan Pastikan Mantan Pekerja Sritex Group Tetap Terlindungi JKN
- Admedika dan Great Eastern Life Indonesia Luncurkan AdClaim Optimalisasi Layanan BPJS