Defisit BPJS Kesehatan Melebar, Sistem Perlu Dirombak Total

jpnn.com, JAKARTA - Menyiasati defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah perlu membenahi sistem kesehatan secara mendasar.

Pembenahan sistem kesehatan itu menurut Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Chrisma Aryani Albandjar, ditujukan untuk menyelesaikan carut marut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berdampak pada industri kesehatan secara luas.

“Sistem kesehatan di Indonesia merupakan salah satu tonggak dari keberlangsungan kekuatan sumber daya manusia (SDM). Presiden sangat berkomitmen mengawal sektor kesehatan antara lain dengan program Kartu Indonesia Sehat. Artinya kesehatan tidak akan pernah dikompromikan. Semua orang harus memiliki akses kesehatan. Bukan hanya tuntutan undang-undang, tapi itu komitmen yang mendasar,” kata Chrisma dalam diskusi publik tentang kesehatan, Rabu (20/12).

Menurut dia, defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan merupakan dampak dari sistem kesehatan di Indonesia.

Karena itu, pemerintah berkomitmen membenahi sistem kesehatan baik dari sisi pasokan (supply side) dan sisi permintaan (demand side). JKN merupakan upaya pemerintah untuk membangun sisi permintaan.

“Tapi kalau sisi supply tidak mampu memasok atau mendorong, JKN tidak mungkin berjalan dengan baik. Kami juga paham, kalau kita terfokus pada masalah defisit, layanan kesehatan akan terbengkalai,” ujarnya.

Dia menambahkan, defisit BPJS Kesehatan telah menimbulkan berbagai polemik di publik terutama mengenai harga dan ketersediaan obat, layanan kesehatan berkurang, dan lainnya.

“Tapi, kita harus melihat pada sistem kesehatan. Indonesia sudah terlalu lama under investment dalam sektor kesehatan. Jadi ketika JKN bergulir, masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mengakses, datang berbondong-bondong. Akhirnya fasilitas kesehatan penuh. Dokternya kurang. Obatnya tidak ada. Sistem logistik obatnya tidak benar,” bebernya.