Dekat Sama Jokowi, Abraham Diminta Mundur dari KPK
jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Ketua KPK Abraham Samad mundur diri jika tidak mengklarifikasi hubungannya dengan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP.
"Indikasi kedekatan hubungan Samad dan PDIP sudah banyak. Jika dia tidak mundur akan timbul keraguan masyarakat akan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia terutama yang terkait dengan para politisi," kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/5).
Lebih lanjut dipertanyakan kehadiran Samad dalam berbagai acara yang digelar PDIP yang juga dihadiri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.
"Aneh saja kalau ketua KPK hadir dalam acara panen raya yang digelar oleh partai yang dihadiri oleh ketua umum dan calon presidennya. Samad hadir dalam kapasitasnya sebagai apa? Kok ketua KPK hadir dalam panen raya? Kalau dia menteri pertanian sih boleh saja dia hadir di sana sebagai pejabat, tapi kalau ketua KPK kan jadi aneh," ujarnya.
Belum lagi menurutnya sampai detik ini Samad tidak pernah membantah wacana yang dilontarkan kubu PDIP yang sebelumnya ingin mencawapres Samad atau isu yang terkait PDIP ingin menjadikannya Jaksa Agung kalau Jokowi menang.
"Masak Ketua KPK digadang-gadang jadi cawapres tidak membantahnya? Katanya KPK independen dan tidak main politik. Harusnya kan dia bantah karena kalau tidak, maka dugaan masyarakat bahwa Samad sudah berpihak tidak bisa lagi disalahkan," imbuhnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Ketua KPK Abraham Samad mundur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?