Dekati Pemilu, Kinerja Swasta Melambat

JAKARTA –  Pemerintah tidak akan bisa berharap banyak dari sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen – 6,5 persen tahun depan. Memasuki paruh kedua tahun ini, kinerja sektor swasta diprediksi stagnan bahkan cenderung turun.

Kepala Ekonom PT BNI Tbk Tony Prasetiantono mengatakan, industri swasta di sektor perbankan, konstruksi, telekomunikasi, dan pertambangan yang biasanya jadi andalan pemerintah, bakal mengalami masalah pada semester II 2008. Di sektor perbankan misalnya, asumsi suku bunga yang akan naik semesteri II, bisa menurunkan pendapatan sektor perbankan.

‘’Proyek-proyek sektor riil juga melambat. Sektor konstruksi diperkirakan masih sepi proyek. Suplai untuk kontarktor masih akan tertahan,’’ papar Tony di Jakarta, kemarin. Kinerja swasta yang melambat tersebut bakal berpengaruh pada penerimaan Negara. ‘’Kondisi swasta yang tidak bagus itu akan menggerus penerimaan negara. Misalnya, dari pajak (PPh) badan,’’ tuturnya.

Sektor lain yang juga bergerak merambat, prediksi Tony, adalah transportasi, perdagangan, hotel dan restoran, industri, dan pertanian. Beban pemerintah makin berat karena ditambah dengan merosotnya daya beli. Tercatat, pada periode April- Juni 2008 daya beli kelompok pekerja merosot 7,16 persen.

Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,2-6,4 persen. Andalan pemerintah pada enam sector. Yakni telekomunikasi dan transportasi 13 persen, konstruksi 8 persen, perdagangan, hotel dan restoran 7,8 persen, industri 5,3 persen, pertanian 3,6 persen, dan sektor pertambangan 2,9 persen.

‘’Sayangnya, sejumlah kendala masih akan terus menekan kinerja swasta. Ini akibat defisit daya listrik, suku bunga yang tinggi akibat pengetatan moneter, dan pengaruh kegiatan pemilu 2009,’’ ujarnya. Faktor lain, inflasi hingga akhir 2008 diperkirakan mencapai 11,4 persen. Angka ini lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2008 yang 6,5 persen.

Ketua Kadin MS Hidayat menambahkan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah memang akan terkendala sejumlah faktor. Apalagi, jumlah bunga utang pemerintah yang harus dibayar tahun ini akan melebihi pagu dalam APBN-P 2008. Ini imbas suku bunga naik. Pembayaran bunga utang tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp96,96 triliun, naik Rp2,16 triliun atau 2,3 persen di atas pagu APBN-P 2008 sebesar Rp94,79 triliun.

‘’Kondisi itu terjadi terutama karena inflasi yang akhirnya meningkatkan suku bunga dan yield imbal hasil,’’ kata Hidayat. Selain itu, meningkatnya yield karena sentimen di pasar modal, ada krisis subprime (mortgage) yang belum reda, inflasi, harga komoditas yang menyebabkan global inflation yang berpengaruh pada inflasi di dalam negeri, menjadi kendala tersendiri.