Deklarasi KITA Banten, Kiai Tabaroni Minta Jokowi Dengarkan NU dan Muhammadiyah

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ketua Majelis Hikmah Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten KH Roni Tobaroni mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mendengarkan usulan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Wasliyah dan sejumlah komponen masyarakat lainnya untuk menunda Pilkada Serentak 2020.

Menurut Kiai Tabaroni, sudah menjadi tugas utama pemerintah untuk menjaga keselamatan setiap warga negara.

“Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yang disampaikan ormas-ormas besar tersebut. Karena menyangkut jiwa, kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Kiai Tabaroni saat deklarasi KITA Banten, di Tangerang Selatan, Rabu (23/9).

Diketahui, KITA merupakan koalisi independen yang dideklarasikan 75 perwakilan organ relawan, tokoh lintas agama dan profesi 19 Agustus 2020 lalu di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekjen KITA Ayep Zaki pada kesempatan itu mengatakan bahwa mayoritas dari 45 dewan perwakilan koalisi itu di seluruh Indonesia meminta pemerintah menunda Pilkada dan Pilkades.

Kalau pemerintah tetap memilih menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut, kata Zaki, KITA meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

"Alhamdulillah, mendagri sudah memutuskan untuk menunda Pilkades. Tinggal Pilkada. Pak Jokowi harus tegas memegang komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia," tegas Zaki.

Deklarasi KITA Banten dihadiri deklarator sekaligus Ketua KITA KH Maman Imanulhaq dan jajaran pengurus pusat yang bergabung secara daring. Antara lain Taufik Rahzen, putri Wapres KH Ma'ruf Amin, Hj. Siti Ma'rifah dan lainnya.