Dekrit Rakyat Minta KPK Terlibat Seleksi Calon Direksi dan Komisaris BUMN
jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam proses seleksi terhadap paca calon direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dianggap perlu untuk menutup peluang korupsi di BUMN.
"Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris BUMN agar BUMN kita enggak jadi satu trah dari praktek-praktek yang selama ini terjadi, peluang korupsi," kata salah satu perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad di KPK, Jakarta, Senin (3/11).
Menurut Chalid, kalau BUMN sehat maka akan maemberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kaenanya, sambung Chalid, KPK memberi respon positif atas permintaan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia itu.
"KPK mengatakan berdasarkan undang-undang yang ada mereka menargetkan siapapun pejabat publik yang potensial menyalahgunakan kekuasaannya akan ditindaklanjuti," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, direksi BUMN juga harus diperiksa latar belakangnya seperti yang dilakukan terhadap para calon menteri. "Seyogyanya seluruh pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya, termasuk seluruh direksi BUMN," kata Adnan.(gil/jpnn)
JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam proses seleksi terhadap paca calon direksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Menko Airlangga Dorong Kerja Sama dengan Arizona State University, Ini Tujuannya