Delapan Daerah di Bengkulu Kompak Tolak Merekrut PPPK, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Bengkulu dan tujuh kabupaten/kota menolak melakukan rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Penolakan tersebut lantaran daerah tidak ada dana untuk membiayai pengadaan PPPK serta pembayaran gaji.

Namun, keputusan delapan daerah tersebut didukung oleh honorer K2. Mereka juga menolak daftar PPPK karena khawatir tidak bisa lagi jadi PNS.

BACA JUGA: Tes PPPK Transparan, Banyak Honorer K2 Klaim Lulus

"Jadi dari sembilan wilayah di Bengkulu, hanya satu daerah yang melaksanakan PPPK yaitu Kabupaten Muko muko. Delapan daerah menolak PPPK karena tidak ada anggaran," kata Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bengkulu Ridwan kepada JPNN, Minggu (24/2).

Kabupaten Muko muko bisa melaksanakan rekrutmen PPPK karena sanggup menyiapkan anggaran. Sedangkan daerah lainnya kesulitan dari sisi fiskal.

Ridwan menegaskan, seluruh honorer K2 di Bengkulu memilih tidak ikut PPPK karena bukan itu tujuannya. "Yang kami tahu bila sudah jadi PPPK tidak bisa lagi jadi PNS. Makanya memilih bertahan. Mudah-mudahan ada perubahan kebijakan dengan adanya presiden baru," tandasnya.(esy/jpnn)