Delapan Lembaga Survei Dipolisikan
jpnn.com - JAKARTA -- Delapan lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat pemilihan presiden 2014, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa (15/7) oleh Advokat Indonesia Raya.
Berdasarkan nomor LP/669/VII/2014 Bareskrim tanggal 15 Juli 2014 lembaga survei yang dilaporkan itu adalah Populi Center, CSIS-Cyrus, LSI, RRI, SMRC, Pol Tracking Institute, Indikator, dan LSI.
Laporan itu karena diduga melakukan pelanggaran pasal 55 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan pasal 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Kita baru saja melaporkan delapan lembaga survei," kata Mohammad Achyar dari Advokat Indonesia Raya, Selasa (15/7) di Bareskrim Polri.
Ia menjelaskan, latar belakang laporan ini karena munculnya keresahan masyarakat akibat rilis hitung cepat. Akibatnya, kata dia, dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, karena satu sama lain saling klaim menang.
Ia membantah memihak kepada salah satu kubu calon presiden dan wakil presiden karena meluncurkan laporan ini. "Kami tidak wakili kubu capres. Kami independen, kami ini advokat-advokat," kata Achyar.
Menurut Achyar, sebelumnya juga Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia sudah melaporkan empat lembaga survei yang melakukan hitung cepat hasil pilpres. Yakni, Puskaptis, Indonesia Research Center, Jaringan Suara Indonesia dan Lembaga Survei Nasional.
"Seharusnya semua lembaga dilaporkan. Amanat institusi menyatakan hanya satu lembaga yang dapat menyatakan pemenang pemilu yaitu KPU. Sedangkan KPU baru umumkan 22 Juli," ujarnya.
JAKARTA -- Delapan lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat pemilihan presiden 2014, dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa (15/7)
- Pakar Hukum Sarankan Polda Metro Terbitkan SP3 Untuk Firli Bahuri, Ini Alasannya
- Pengacara Firli Bahuri Tuding Polisi Kurang Bukti Penyidikan
- PAM JAYA Menggratiskan Biaya Pemasangan Sambungan Bagi Pelanggan Baru
- 5 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Timah, Pengamat UI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan
- Saksikan Layanan PBG di Kota Tangerang Selesai 4 Jam, Mendagri Langsung Acungkan Jempolnya
- Honorer Habis pada 2025, Semua jadi PPPK, Pak Budi Bilang 100%