Delegasi DPR RI Suarakan Keadilan Buruh di Sidang Parlemen Dunia

jpnn.com -
JAKARTA - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri sidang ke-133 Inter-Parliamentary Union (IPU)/Sidang Parlemen Dunia di Jenewa, Swiss, Minggu 18 Oktober 2015. Dalam forum itu, delegasi parlemen Indonesia menyuarakan isu keadilan bagi pengungsi dan migrasi tenaga kerja.
Fadli Zon menilai, pengungsi maupun pencari perlindungan merupakan masalah bersama. Tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri negara asal pengungsi, namun parlemen dunia harus ikut memikirkan penanganan arus pengungsi yang semakin besar.
"Indonesia telah menunjukan komitmennya. Bisa dilihat bagaimana Indonesia menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi dari Rohingya. Karena itu DPR RI mendorong negara di dunia agar menghapuskan pandangan negatif terhadap pengungsi," kata Fadli Zon.
Dalam hal migrasi tenaga kerja, politikus Gerindra itu menilai perlu adanya kerjasama dan dialog antaraa negara pengirim dan negara penerima agar bisa memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Terutama meningkatkan pembangunan tidak saja di negara asal tetapi juga di penerima.
"DPR RI akan memainkan peran penting dalam pemajuan kebijakan migrasi yang fair dan efektif, sehingga dapat menghasilkan migrasi yang positif dan bisa menyikapi tantangan yang dihadapi negara penerima maupun negara asal, serta tantangan yang dihadapi migran itu sendiri" ujar Fadli.
Selain itu, delegasi Indonesia juga mendorong adanya mekanisme kerja sama internasional untuk memberikan informasi pasar kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, serta saling menguntungkan antar negara.(fat/jpnn)
JAKARTA - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri sidang
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua