JPNN.com 
Demi Gaji PPPK, Lukman Mengeluarkan Instruksi untuk Seluruh Pimpinan DPRD
"Saya sudah sampaikan ke seluruh pimpinan DPRD seluruh Indonesia untuk fokus mengawal anggaran gaji PPPK 2019. Bagaimana bisa selesai masalah honorer K2 ini kalau tidak ada komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.
Pascaterbitnya Perpres nomor 98 tahun 2020, sebanyak 51.293 honorer K2 yang lulus PPPK tahap pertama belum diangkat juga.
Banyak masalah yang dihadapi pemerintah dalam pengangkatan PPPK dari honorer K2 ini. Masalah utamanya adalah anggaran.
Selain itu ada masalah pendidikan honorer K2 yang lulus PPPK tidak sesuai formasi yang dibutuhkan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus mengutak-atik lagi formasi agar seluruh honorer K2 yang lulus PPPK bisa terakomodir dan tidak dirugikan. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Memperjuangkan nasib honorer K2 lulus PPPK, Ketum ADKASI Lukman Said menyampaikan instruksi untuk pimpinan DPRD seluruh Indonesia.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
