Demi Investasi, 69 Perizinan Dipangkas

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan persoalan perizinan di Indonesia membuat investasi dan perkembangan bisnis di Indonesia berjalan lambat. Menurutnya, pangkal persoalannya ada dalam hal perizinan awal sehingga pemerintah akan memangkas rantai birokrasi yang terlalu panjang dalam hal perizinan.

Hatta mengatakan, saat ini ada 284 perizinan dari 69 kelompok perizinan yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga. Pemangkasan terutama dilakukan di sektor migas.

"Dari 69 kita cut (pangkas, red) menjadi 8 kelompok saja. Ini yang akan kita tuntaskan sampai dengan Oktober. Dari hulu migas, baru masuk ke yang lain yang terkait dengan perizinan ekspor impor dan perizinan lain," ujar Hatta usai rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (18/9).

Hatta menjelaskan, untuk hulu migas memang prosedur perizinannya terlalu panjang.  Misalnya izin melintas jalur kereta api, izin melintas hutan, dan izin melintas sungai. Hatta mencontohkan, di Kementerian ESDM saja ada 40 perizinan.

"Di kementerian Perhubungan ada 51. Itu saja sudah 91 (plus izin di Kementerian ESDM, red). Itu semua bisa dihilangkan, paling tidak dijadikan satu izin. Beberapa perizinan akan dihilangkan dan ada yang dikelompokan sehingga menjadi ringkas," papar Hatta.

Hatta tidak menampik adanya penyimpangan dalam pengurusan perizinan. Meski demikian, kata menteri yang juga Ketua Umum PAN itu,  perizinan tetap dibutuhkan asalkan tidak sampai menghambat investasi.

"Ada complain penyimpangan. Kalau menyangkut perizinan selalu ada complain. Perizinan perlu akan tetapi jangan menghambat," sambungnya.

Hatta juga mengungkapkan langkah pemerintah memangkas biaya logistik, terutama terkait lamanya waktu untuk bongkar-muat di pelabuhan. Semua kebijakan terkait pemangkasan izin ini nantinya akan disosialisasikan ke Pemda seluruh Indonesia.