Demi Kemanusiaan, DPR Desak Pemerintah Jegal Manuver Terbaru Israel
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin merespons kabar yang beredar luas terkait Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang meminta bantuan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencabut Resolusi 2334 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Resolusi yang dipelopori Barack Obama saat menjadi Presiden AS itu pun kini mencuat seiring kekalahan Donald Trump.
Azis melihat Israel secara jelas melanggar hukum internasional dengan menduduki tanah Palestina.
Dia menegaskan tidak ada satu negara di belahan bumi ini, khususnya negara Islam, yang mendukung Israel. Ini terlepas dari hasil komunikasi yang dilakukan Netanyahu.
”Mungkin kita masih ingat dengan sumpah Yasser Arafat, 32 tahun lalu. Sosok Dewan Nasional Palestina itu memproklamirkan berdirinya negara Palestina yang ibu kotanya di Yerusallem (Al-Quds). Sayangnya proklamasi kemerdekaan itu tidak sejalan dengan kenyataan,” kata Azis di Jakarta, Selasa (17/11).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa Indonesia secara jelas dan tegas menolak apa pun manuver yang dilakukan Israel demi mempertahankan Tepi Barat dan Yerussalem.
”Dunia tahu Israel sampai hari ini masih mengendalikan perbatasan, menguasai pajak, dan sumber-sumber penghidupan rakyat Palestina. Lalu apakah pantas cara ini? Tak ada sisi kemanusiaan yang dibangun Israel selama ini,” kata legislator dari Lampung itu.
Mantan ketua Komisi III DPR itu mengatakan bahwa selama ini proses pembangunan berbagai infrastruktur di Tepi Barat dan Al-Quds selalu diiringi penggusuran dan pengusiran bangsa Palestina yang telah lama tinggal di daerah tersebut.
Azis Syamsuddin menyatakan tidak ada satu negara di belahan bumi ini, khususnya negara Islam, yang mendukung Israel
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia