Demi Konsistensi, PDIP Ancam Golput di Pilkada Mataram
jpnn.com - MATARAM - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengancam akan golput. Mereka tidak akan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2015 mendatang, jika Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung tetap diterapkan.
"ÂKalau itu terjadi, saya selaku ketua partai tidak akan menggunakan hak politik tersebut, golput saja,"Â kata Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, kemarin.
Artinya dalam pemilihan wali kota mendatang, partainya tidak akan mengajukan atau memilih calon wali kota. Jika pihaknya mengajukan calon, konsekuensinya harus memilih. Artinya PDIP menyetujui sistem pemilihan oleh DPRD.
"ÂKami akan tetap menolak sistem ini,"Â katanya.
Sikap tersebut akan diambil sebagai protes terhadap sistem pilkada tidak langsung yang disahkan DPR RI, Jumat dini hari (26/9). Sugiartha mengaku tidak akan rugi bila mengambil sikap golput. Sebab partainya konsisten dengan perjuangan untuk menolak pemilihan melalui DPRD yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.
"ÂKami akan tetap konsisten dengan perjuangan selama ini, bahwa pemimpin di daerah harus dipilih oleh rakyat. Kami berpegang pada aspirasi masyarakat yang sudah memilih kita sebagai anggota dewan," tegasnya.
Meski demikian, Sugiartha memberikan catatan bahwa sikap tersebut akan diambil bila DPP PDIP memberikan keleluasaan kepada pengurus daerah. Semuanya itu tetap atas instruksi pusat. Sebab sampai saat ini masih ada harapan UU Pilkada tersebut bisa diubah setelah banyak pihak yang menggugat ke MK.
"ÂSaya berharap UU ini tidak akan diterapkan,"Â katanya.
MATARAM - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengancam akan golput. Mereka tidak akan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan Wali Kota
- Masa Cuti Kampanye Berakhir, Aep Syaepuloh Kembali Jabat Bupati Karawang
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan