Demi Menyejahterakan Petani, Ganjar Tegaskan Indonesia Harus Punya Dewan Sawit Nasional
Selain itu, ada juga persoalan tanah adat di Kalimantan Barat dan seluruh daerah di Indonesia, yang harus diselesaikan. Mereka yang tinggal di hutan-hutan selama puluhan tahun banyak yang tergusur akibat pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Hak ulayat adat ini yang harus ditegakkan. Kenapa? Mereka yang sudah hidup puluhan tahun selalu tergusur. Kenapa hak ulayat adat tidak dihormati? Itu hal yang harus diselesaikan," katanya.
Termasuk pula mereka yang tinggal di hutan produksi yang selama ini mendapatkan perlakuan tidak adil.
"Maka banyak yang menyarankan ke saya, bisa tidak itu di-enclave. Menurut saya, sangat bisa. Inilah penghormatan kita terhadap masyarakat adat agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik," ungkap Ganjar Pranowo.
Pernyataan Ganjar itu mendapat respons positif dari tokoh adat Dayak Kalimantan Barat Cornelis.
Mantan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) ini menegaskan pihaknya yakin Ganjar bisa mewujudkan hal tersebut.
Eks gubernur Kalbar yang menjabat dua periode itu meyakini apabila Ganjar menjadi presiden, maka persoalan banyaknya tanah adat yang dikuasasi negara atau industri di Kalbar bisa diselesaikan.
"Mari kita menangkan Pak Ganjar. Supaya tanah adat yang dikuasai industri bisa dikembalikan. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang!" kata Cornelis. (jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Ganjar Pranowo menegaskan Indonesia harus memiliki Dewan Sawit Nasional. Salah satu tujuannya ialah membuat para petani sawit menjadi sejahtera.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : JPNN.com
- Gibran Diduga Mulai Bersiap untuk Pilpres 2029, Indikasi Berani Menelikung Prabowo?
- OSO Mengajak Masyarakat Kalbar Pilih Pemimpin yang Bermartabat
- Jadi Ketum KAGAMA, Basuki Hadimuljono Berkomitmen Lanjutkan Program Ganjar Pranowo
- Kagama Menggelar Munas XIV, Ini Agendanya
- Tinggalkan Karier Mapan, Agus Sugiri Sukses Bertani bersama Agrosolution Pupuk Kaltim
- Pilpres Makin Panas, Banyak Warga Amerika Pengin Pindah Negara