Demi Menyukseskan KTT ASEAN 2023, Pemprov DKI Jakarta Berencana Menerapkan WFH
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyukseskan KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi menyukseskan ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) dan KTT ASEAN 2023. Seperti diketahui, AMM/PMC akan berlangsung pada 13 -14 Juli 2023. KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.
"Perlu didiskusikan lebih lanjut adalah bagaimana kesiapan lalu lintas. Kemungkinan misalnya tanggal 13, 14 itu, masih wacana nih ya, bisa 'work form home' dan juga di posisi tanggal 5 sampai 7 September," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Cecep Herawan bersama jajaran di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Menurut Heru, wacana WFH saat KTT ASEAN itu akan dibahas lebih lanjut dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan. “Kami bahas nanti dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam untuk bisa 'work form home'," kata Heru Budi.
Sementara itu, Cecep Herawan menyebutkan sebanyak 36 negara dan berbagai organisasi internasional akan menghadiri AMM/PMC.
KTT ASEAN Plus nantinya akan dihadiri 26 negara dan organisasi internasional.
Oleh karena itu, kata Cecep, dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan acara bertaraf internasional tersebut.
"Ini adalah perhelatan yang besar karena negara mitra utama pun akan hadir, sehingga butuh sinergi yang erat dengan Pemprov DKI bagaimana kita bisa bersama-sama menyukseskan rangkaian acara ini," kata Cecep.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga fokus memperbaiki 18 ruas jalan nasional di ibu kota menjelang KTT ASEAN 2023.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan WFH demi menyukseskan KTT ASEAN 2023.
- Ketua Parpol di Bekasi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Ketua Forkim Tegas Bilang Begini
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Polda Metro Jaya Pastikan Kasus Firli Bahuri Terus Berlanjut
- Apa Kabar Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya?