Demi Minyak Murah, AS Siap Lupakan Pelanggaran HAM Saudi

Di AS sendiri, langkah Biden untuk menghapus pembatasan penjualan senjata tentu akan mendapat tentangan di Kongres, termasuk dari rekan-rekannya sendiri dari Demokrat.
Anggota parlemen dari Republik, yang selalu vokal dalam mengecam Arab Saudi, tentu juga tak akan tinggal diam.
Setelah menjabat awal tahun lalu, Biden bersikap lebih tegas terhadap Saudi karena upayanya menumpas kelompok Houthi di Yaman telah menewaskan banyak warga sipil.
Selain itu, sikap pemerintah AS juga dipicu oleh catatan pelanggaran HAM oleh Riyadh, khususnya pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis Washington Post yang juga lawan politik mereka, pada 2018.
Biden, yang saat berkampanye jelang pemilihan presiden AS pernah menyebut Saudi sebagai paria, pada Februari 2021 mengumumkan penangguhan dukungan senjata serang AS di Yaman.
Arab Saudi –pelanggan senjata AS terbesar– terganggu dengan pembatasan itu.
Sikap Biden terhadap Saudi telah melunak sejak invasi Rusia di Ukraina. Perang tersebut telah mendorong AS dan negara-negara Barat untuk meminta Saudi –salah satu produsen minyak terbesar di dunia– untuk memompa lebih banyak minyak untuk menutupi kekurangan pasokan dari Rusia.
Seorang sumber di Washington mengatakan pemerintah Biden telah mulai membahas diskusi internal tentang kemungkinan pencabutan larangan penjualan senjata.
Sikap Biden terhadap Arab Saudi telah melunak sejak invasi Rusia di Ukraina. Perang tersebut memaksa AS dan sekutunya bergantung kepada Saudi
- Dugaan Penyiksaan Pemain Sirkus OCI, Komnas HAM Ungkap Fakta Ini
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- MIND ID Terima Kunjungan Menteri Perindustrian dan SDM Arab Saudi di Indonesia
- Kementerian P2MI Memfasilitasi Kepulangan 124 Pekerja Migran dari Arab Saudi
- Rambah Pasar Amerika Serikat, OKX Luncurkan Bursa Kripto Terpusat & Dompet Crypto Web3
- Gakoptindo Yakin Kebijakan Tarif Trump tak Memengaruhi Harga Kedelai dari AS