Demi Palestina dan Rohingya, Malaysia Desak PBB Hapus Hak Amerika Cs
jpnn.com, NEW YORK CITY - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres membahas penyelesaian konflik di sejumlah negara dan kembali meminta pimpinan organisasi dunia itu menghilangkan hak veto.
“Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi,” kata Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Senin.
Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto yang berkekuatan besar.
Karenanya, ia bersikeras bahwa hak veto harus dihilangkan, dan PBB harus tegas pada isu-isu luar biasa seperti masalah Palestina dan Myanmar.
“Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik,” ujar dia.
Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut.
Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).
Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya juga ia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres
- Gercep Setelah Dilantik, Menlu Sugiono Temui Sekjen Organisasi Pembebasan Palestina
- Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina Sudah Tiba di Yordania
- BPJS Ketenagakerjaan Kembali Serahkan Bantuan ke Palestina Melalui Baznas
- Sekjen PBB Mengecam Keras Serangan Mematikan Israel di Gaza Utara
- Sugiono Bertekad Melanjutkan Perjuangan Retno Marsudi
- Ketua MPR RI Gaungkan Dukungan untuk Palestina saat Pelantikan Presiden