Demi Pendidikan Berkualitas, 3 Pemda Ini Mengoptimalkan Kuota PPPK Guru
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Juliana Dolvin Karwur mengatakan pihaknya tidak hanya mengoptimalkan kuota, tetapi juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada guru honorer yang lulus untuk memperoleh penempatan.
"Kami tidak akan mampu berdaya saing kalau sumber dayanya tidak andal. Untuk mendapatkan sumber daya yang andal, maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup,” kata Juliana.
Dia berharap para guru honroer yang lulus batas nilai minimal atau passing grade bisa berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tomohon. Selain itu, juga dapat mewujudkan visi Kota Tomohon sebagai kota maju dan berdaya saing.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menyatakan pemda memang diminta mengoptimalkan kuota, mengingat jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru ASN PPPK di 2023 sebanyak 601.174. “Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi, jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama,” tutur Nunuk.
Komitmen untuk mengoptimalkan formasi kuota guru ASN PPPK ini dilakukan bersama dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Kemendikbudristek, yang sekaligus mendorong pemda untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
3 pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan kuota formasi PPPK guru 2023. Demi pendidikan yang berkualitas.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Terobosan Kemendikdasmen di 2024: Guru ASN PPPK & PNS Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Ditutup 7 Januari, Honorer Tendik Minta Tambahan Kuota
- Belum Semua Pemda Mengumumkan Kelulusan PPPK Tahap I, Jadwal Diundur? BKN Beri Info
- 5 Berita Terpopuler: MenPAN-RB Bakal Bersikap Tegas soal PPPK & Paruh Waktu, Dapodik Bakal Dikunci? Honorer Jangan Kaget
- Sikap Tegas MenPAN-RB terhadap Pemda Mbalelo soal Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu
- ASN PPPK Kompak Minta Disamakan dengan PNS, Ada Ketidakadilan