Demi Status PNS, Honorer K2 Sempat Menangis di Depan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta yang dibuka Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu sudah berakhir. Namun, pelaksanaan Rakernas II ADKASI itu memberikan kesan mendalam di hati ratusan ribu honorer K2.
Menurut Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, baru ADKASI yang secara terang-terangan di depan Presiden Joko Widodo meminta revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat. ADKASI juga meminta presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu mengangkat honorer K2 menjadi PNS.
"Kami berterima kasih kepada ketua umum ADKASI dan jajarannya karena telah diberi ruang untuk menyaksikan langsung pembukaan Rakernas kedua. Apalagi penyelesaian K2 telah dimasukkan dalam rekomendasi ADKASI dan disampaikan langsung ke presiden," kata Titi kepada JPNN, Minggu (1/4).
Guru SD di Kabupaten Banjarnegara itu lantas menceritakan suasana saat FHK2I melihat langsung Ketua Umum ADKASI Lukman Said menyampaikan masalah (K2) secara langsung ke Presiden Jokowi. Seluruh delegasi FHK2I yang menyaksikannya langsung menangis.
Menurut Titi, ADKASI sudah membuktikan langkah nyata dalam memerjuangkan nasib honorer K2. Dia berharap langkah ADKASI bisa diikuti pemerintah dan DPR RI.
"Semoga perjuangan ini akan segera mencapai keberhasilan dengan tindaklanjut secepatnya. Regulasi segera disahkan sehingga seluruh K2 di angkat CPNS tanpa melalui seleksi tes lagi," beber Titi.(esy/jpnn)
Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) sempatmenyaksikan langsung saat Ketua Umum ADKASI Lukman Said menyampaikan persoalan honorer K2 di depan Presiden Jokowi.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- NasDem Mau Ajak Jokowi Bergabung? Willy Singgung Kenyamanan Pundak Surya Paloh
- Bupati: Ingat, Setiap Tahun Saya yang Teken SK Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Forum PPPK Ajukan 10 Permintaan, Dirjen Nunuk Terbitkan Surat, Semua ASN hingga Honorer Wajib Tahu
- SE Terbaru MenPANRB yang Harus Diketahui PNS, PPPK, Honorer
- Gerbong Nusantara: Jokowi Mewariskan Kebijakan yang Menyusahkan Rakyat
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2